DPRD Terima LPj Walikota Medan

Pemerintahan

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- DPRD Kota Medan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh (APBD) Medan tahun 2017. Namun, Panitia Khusus (Pansus) LPj meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun anggaran untuk memprioritaskan program kerja yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Medan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon hasil pembahasan Panitia khusus bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Medan serta Kepala SKPD terhadap Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan tahun Anggaran 2017, ini disampaikan untuk segera ditindak lanjuti oleh Walikota Medan dan dievaluasi Gubernur Sumatera Utara.

“Saya Sampaikan harapan kepada Pemerintah Kota Medan untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Ketua DPRD Medan Henry Jhon.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung menandatangani pengesahan LPj APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Senin (01/10/18)

Ketua DPRD Medan Juga mengingatkan terkait Kinerja Pemko Medan yang dilaksanakan berbagai SKPD harus menjadi Perhatian dan acuan dalam melakukan perencanaan dan pelaksaan anggaran dalam tahun depan.

Akhirnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus pembahasan dan seluruh Kepala SKPD Kota Medan yang telah bekerja keras melaksanakan pembahasan.

Walikota Medan, T Dzulmi Eldin menandatangani pengesahan LPj APBD KotaMedan tahun anggaran 2017 di gedung DPRD Kota Medan, Senin (01/10/18)

Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Iswanda Ramli, Wakil Ketua Ihwan Ritonga bersama Walikota Medan, Dzulmi Eldin melalui rapat paripurna dewan, Senin sore (01/10/2018).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli ini dihadiri seluruh anggota dewan, Walikota, Dzulmi Eldin, Wakil Walikota, Ahkyar Nasution, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat.

Selain Fraksi PAN, seluruh fraksi di DPRD Kota Medan menyetujui LPj APBD 2017 itu dianyaranya pendapatan Rp.4,409 triliun belanja Rp.4,394 triliun dan dana transfer Rp.1,7 miliar, dengan surplus Rp.13,240 miliar. Pembiayaan Rp.35,461 miliar, pengeluaran Rp.5 miliar dan pembiayaan netto Rp.30,461 miliar.

Penolakan Fraksi PAN atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2017 disampaikan Kuat Surbakti dalam pendapat Fraksi yang digelar Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli.

Menurut ketua Fraksi PAN, T Bahrumsyah, penolakan Fraksi PAN tersebut karena Pemerintah Kota Medan mendapat penilaian wajar dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2017 yang diberikan oleh BPK, 3 kali secara berturut-turut diantaranya keterlambatan penyerahan laporan dan belum lengkapnya pendaftaran dan pendapatan aset-aset Pemerintah kota Medan.

Kuat Surbakti anggota Fraksi PAN, saat membacakan pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (01/10/18)

Sementara itu, Kuat Surbakti anggota Fraksi PAN mengungkapkan Fraksi PAN DPRD Kota Medan tidak dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 sebelum dilaksanakannya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPj APBD Kota Medan tahun anggaran 2017.

Rekomendasi Pansus tersebut kata dia, meminta pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti berbagai temuan Pansus LPj selama proses pembahasan berlangsung diantaranya jauhnya pencapaian pendapatan daerah Rp 4,409 trilyun dari target Rp 5,523 trilyun atau hanya terealisasi 79,82%.

Sementara Ketua Pansus LPj, Robby Barus mengungkapkan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Medan, Pansus LPj meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyusun anggaran secara realistis, sehingga realisasi tidak jauh dari proyeksi atau perencanaan anggaran.

Ketua Pansus LPj, Robby Barus membacakan laporannya

“Kami meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menyusun anggaran yang realistis. Memprioritaskan program kerja yang dapat meningkatkan pembangunan Kota Medan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ditunggu, pihaknya berkeinginan seluruh program yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Kota Medan.

“Tidak tercapainya pendapatan yang telah ditargetkan serta tidak berjalannya program-program yang telah direncanakan sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan,” ungkapnya.

Diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun 2017 Rp.4,409 triliun atau 79,82% dari proyeksi Rp.5,523 triliun. Sedangkan realisasi belanja hanya Rp.4,394 triliun atau 79,22% dari proyeksi Rp.5,547 triliun.
Dalam rapat paripurna pengesahan LPj pelaksanaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2017.

Sabar Syamsurya Sitepu mewakili Fraksi Golkar DPRD Kota Medan mengungkapkan kurang maksimalnya Pemko Medan dalam mencapai target pendapatan daerah itu menunjukkan bahwa Pemko Medan selama tahun anggaran 2017 belum melakukan langkah konkret dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Fraksi kami berharap nantinya ada upaya optimal potensi yang terarah, terpadu dan berhasil guna yang perlu terus ditingkatkan dan meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran serta meningkatkan pengawasan yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan PAD di tahun anggaran mendatang,” papar Sabar.

Kepala OPD turut menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Medan

Sementara itu, Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam sambutannya mengungkapkan pembahasan LPj oleh DPRD Kota Medan dilakukan secara substansi dan teliti. Hasil pembahasan merupakan catatan strategis bagi seluruh stakeholder, dijadikan masukan guna meningkatkan kemampuan manajerial untuk mewujudkan pemerintah daerah yag semakin trabsaran, partisipatif dan akuntabel.

Eldin menambahkan, pembangunan Medan tahun 2017 secara umum memberikan banyak keberhasilan. Berbagai rencana dan program yang belum terwujud menjadi tantangan tantangan tersendiri untuk pembangunan Medan ke depan.

“LPJ ini akan menjadi catatan strategis, menjadi masukkan sekaligus pertimbangan pokok dalam merumuskan arah kebijakan umum dan program prioritas penyelenggaraan pemerintah Kota Medan yang akan datang,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *